Bawaslu Bitung Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Kampanye Pilkada 2024

BITUNG, - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bitung menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Bitung, di Nalendra Hotel Bitung, Kamis (26/09/2024).

Selain melobatkan Unsur TNI Polri, organisasi Pemuda, Mahasiswa, Perwakilan Parpol, Satpol PP dan para ASN Bawaslu juga menghadirkan Narasumber  Kepeolisian Resort (Polres) Bitung, Kodim 1310 Bitung,   dan Kejaksaan Negeri Bitung.

Baca juga: Kepala BNN RI  Resmi Buka Sekaligus Teken Kerjasama Operasi Laut Interdiksi Terpadu  2022.

Jadi pembicara pertama, Mewaakili Dandim 1310/Bitung, Kapten Czi Roby S.T. Han. Sentil soal Peran TNI dalam Pilkada..

TNI, Polri maupun stakholder lainya mempunyai peran yang sama dalam terciptanya Pemilu aman, damai dan berintegritas. Dan khususTNI jelas Robby terlibat langsung dalam  pengaman dari proses Pilkada ataupun paska Pilkada.

Baca juga: Lokakarya Penurunan Stunting, Maurits Kukuhkan Duta Stunting Kota Bitung

" Jika terjadi intimidasi atau ancaman terhadap panwas, TNI sebagai backup Polri siap mengamankan selama menerima laporan " tandasnya 

Secara prosedur sambungnya, TNI membackup Polisi dalam hal pengaman bila dibutuhkan. Tugas kami mengamankan individu atau warga yang terancam.

Baca juga: Coffee Morning Bersama, Wali kota Sebut Siap Kolaborasi Dan Dukung Program BPN

" Intinya peran TNI mengamankan,   proses pelaksanaan Pilkada baik dari proses kampanye dan seterusnya, demi kenyamanan dan ketenangan masyrakat”, tutupnya.

 
Di lain Pihak,   Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Dr.Yadyn.SH.MH menyampaikan pihaknya  menjamin perlindungan bagi penyelenggara sampai tahapan pemungutan suara hingga menghasilkan pasangan terpilih.

Baca juga: Dampingi Kasdam XIII/Merdeka, Dandim 1310 Bitung Hadiri Dies Natalis Ke-57 SMAN 1 Bitung

Yadin mengatakan, pengawasan Pemilu merupakan tugas dari semua stakeholder dengan regulasi hukum yang akurat melalui Undang-undang yang jelas , termasuk pengelolaan anggaran Pilkada.

“Semua tindak pidana pemilu ini diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, ” terangnya.

Baca juga: Malam Deklarasi Basudara Maluku, Maurits; Jangan Siasiakan Program Pemerintah

" Karena itu, Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat, seperti HMI, untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas kemanan pada Pelaksanaan Pilkada, " tambahnya. (AH)